RSS

Category Archives: Artikel Umum

Luapkanlah Emosi Anda, Pak Prabowo!

 

“Pemimpin yang baik itu tidak emosional”, ujar mereka setelah melihat video kampanye Anda di Jogja yang menggebrak podium. Menurut saya luapan emosi Anda sudah tepat, Pak Prabowo. Anda bukan marah karena alasan pribadi, tapi karena risau dengan nasib negeri ini. Juga ketika Anda menangis, itu tanda hati yang hidup yang masih bisa bergetar mendengar nasihat ulama, bukan karena cengeng.

Maka saya dan rakyat Indonesia titipkan amarah kami pada Anda. Melihat bangsa lain memangsa hasil bumi negara ini. Bahan tambang dibawa pergi, lalu disisakan kerusakan lingkungan di tanah ibu pertiwi.

Kami titipkan amarah kepada Anda atas lapangan kerja yang terampas oleh bangsa asing. Bukan sekedar tenaga ahli yang menyerbu, namun juga buruh kasar. Di beberapa tempat memicu bentrokan dengan warga dan tenaga lokal.

Kami titipkan amarah kepada Anda karena kebutuhan hidup yang melambung tinggi. Ongkos listrik rumah tangga melonjak berlipat beberapa tahun belakangan. Harga BBM, sembako dan kebutuhan-kebutuhan pokok semakin mahal. Sementara panen petani malah tak berharga karena impor yang serampangan.

Kami menangis bersama Anda saat Ustadz Abdul Somad memberikan taushiyahnya. Apalagi saat ia memberi hadiah tasbih, dan mewasiatkan untuk menjaga afdholudz dzikr. Ketika tangan beliau menyentuh dada Anda, seolah tangan itu pun ada di atas dada kami.

Maka luapkanlah gelora emosi Anda, pak Prabowo. Anda bukan marah kepada rakyat yang sedang mengadu, seperti contoh yang tidak baik dari seorang mantan gubernur.

Namun bergegaslah redakan amarah kami, bila Tuhan takdirkan Anda terpilih menjadi pemimpin bangsa ini. Ganti dengan senyum bangga pada negeri.

Jangan pernah emosi pada kami yang mengadu pada Anda.

Dan jangan pernah berhenti menangis bila ulama yang lurus menegur Anda dengan bahasanya yang tegas.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 12, 2019 in Artikel Umum

 

PKS, Angka 8, dan Tren 2004

PKS kembali mendapat nomor urut 8 dalam pemilu legislatif. Sepuluh tahun lalu, partai dakwah ini mendapat nomor urut yang sama. Tak perlu utak atik gathuk untuk memaknai hal ini. Tapi jadikan penyemangat untuk menyambung tren yang pernah diraih pada pemilu 2004.

Unik, nomor urut PKS biasanya berkelipatan 8. Pada pemilu 1999, saat masih bernama Partai Keadilan, angka 24 menjadi penanda keikutsertaan perdana partai yang konsisten dengan lambang dua bulan sabit kembar ini dalam pentas perpolitikan. Kala itu mereka meraih 1,36% suara.

Lima tahun kemudian, hasil undian yang keluar adalah nomor 16. Juga angka kelipatan 8. Saat itu raihan mereka melonjak menjadi 7,34% suara.

Di tahun 2009, angka 8 menghiasi bendera-bendera kampanye mereka. Tapi tren kenaikan pada 2004 lalu gagal dijaga. Mereka hanya meraih 7,88% suara.

Di tahun 2014, tidak lagi berkelipatan delapan, tapi nomor urut 3. Bila angka 8 dihapus sebelah kirinya, didapatlah angka 3.

Memang tidak ada kaitannya antara nomor urut dengan prestasi politik. Sebuah angka tidak bisa memberi manfaat atau pun mudhorot kepada suatu makhluk pun di dunia ini. Begitulah prinsip orang yang imannya mendalam kepada Allah swt.

Hanya saja saya teringat hal yang unik 10 tahun lalu. Memaknai angka 8, Sekjen PKS Anis Matta kala itu mengaitkan dengan kepercayaan orang Tionghoa. “Angka 8 adalah angka hoki. Angka 8 merata gemuknya. Jangan seperti angka 9, karena gemuknya di atas dan gemuknya tidak rata,” ujarnya. Ucapannya ini kemudian direspon oleh Ketua PBNU Ahmad Bagja. “Justru itu aneh. Kok PKS percaya ke mistik, ada angka hoki dan tidak hoki. Ya menurut saya anehlah.”

(Beritanya masih terarsip pada tautan: https://pksbeji.wordpress.com/2008/08/11/pks-tricky-soal-angka-hoki-8/ , https://www.portal-islam.id/2008/08/anis-matta-angka-8-gemuknya-merata-beda.html , dan https://pksbeji.wordpress.com/2008/08/11/ketua-pbnu-pks-kok-percaya-hoki/ )

Saya bersyukur pada pemilu kali ini tidak ada lagi yang mengaitkan nomor 8 dengan kepercayaan di luar Islam.

Setelah memperoleh lonjakan yang tinggi pada pemilu 2004, kader PKS banyak yang yakin tren itu terjaga pada 2009. Target mereka adalah 3 besar, bahkan 20% suara. Kejutan dari pilkada DKI Jakarta 2007 menjadi penanda. Di mana pasangan Adang Darajatun – Dani Anwar yang mereka usung merengkuh kepercayaan masyarakat ibu kota sebanyak 42.13%. Padahal pasangan ini diramal tak kan mampu mencapai di atas 30%.

Kader PKS kala itu dalam kepercayaan diri tinggi. Kampanye di Gelora Bung Karno dikalkulasikan hingga 122 ribu orang (tautan: https://news.detik.com/pemilu/1111930/kampanye-diikuti-122-ribu-orang-pks-masuk-muri ), sampai-sampai mendapat piagam rekor Museum Rekor RI (Muri) sebagai peserta kampanye terbanyak di GBK.

Tapi bayang-bayang nama besar SBY rupanya tak bisa terbendung. Akhirnya, jangankan dua puluh persen, sepuluh persen saja gagal diraih PKS. Tak ada pengulangan cerita mengagumkan seperti lima tahun sebelumnya. Faktor lain adalah pecahnya barisan di tubuh partai. Bahkan orang awam pun memprediksi hal ini. Saya pernah menguping pembicaraan karyawan kantoran yang sedang ngobrol politik. Salah seorang bilang, dengan fenomena FKP, PKS tidak akan mampu berjaya di 2009. Rupanya ucapannya benar.

Kini dua hal yang mirip tengah dihadapi PKS. Yaitu nama besar capres yang diusung, Prabowo, yang secara coat-tail effect akan memberi keuntungan kepada Gerindra. Dan munculnya ormas baru yang didirikan sebagian kader partai yang tak percaya dengan pimpinannya.

Akankah angka 8 persen kembali menjadi kerangkeng bagi komunitas tarbiyah ini?

Silakan dianalisa. Tapi saya rasa PKS kali ini akan menyambung kesuksesan angka 8 yang sempat gagal dulu. Ya, saya percaya partai ini akan melonjak kembali di 2019. Walau dengan kenaikan yang tak se-drastis 2014.

Coat-tail effect tak dipungkiri. Tapi bukan berarti itu akan memblokir dukungan kepada PKS. Karena tokoh lain yang berpengaruh seperti ulama yang sedang terasing di kota kelahiran Nabi Muhammad saw (saya tak sebut namanya untuk menghindari telinga mar jukerberg menjadi panas. Karena tulisan ini akan diposting di FB), juga Ustadz Abdul Somad, Ustadz Haikal Hasan, dan para pemuka agama lain, serta ormas-oramas Islam menyatakan dukungannya kepada partai ini. Nama-nama tersebut punya pengaruh yang tak kalah hebat dari Prabowo.

Selain itu, perpecahan yang dialami PKS justru membuat partai ini berjalan ringan tanpa beban. Kader-kadernya tak lagi merasa canggung karena pernyataan nyeleneh tokohnya di depan publik, sebagaimana kata sinting yang pernah terlontar. Justru perpecahan kali ini membuat kader yang masih bertahan di dalam semakin mantap untuk berjalan dengan mabda’-mabda’ (prinsip-prinsip) dakwah yang selama ini dijadikan jargon. Allahu ghoyatuna semakin kokoh di hati menepiskan cemoohan orang-orang yang keluar barisan yang berkata “politik kok mencari berkah?”

Kualitas perpecahan tahun 2009 berbeda dengan 2019. Dulu, sebagian kader dipecat karena menuntut agar barisan kembali kepada asholah dakwah. Kini sebagian kader membangkang gara-gara persoalan kursi basah. Justru yang bertahan ingin agar langkah-langkah PKS berorientasi berkah, bukan maneuver zig-zag dengan aroma pragmatisme yang membingungkan kader, simpatisan, dan ummat Islam.

Saya merasakan getaran spirit kader PKS yang meninggi di tahun ini. Ya, kita lihat saja nanti. Semoga harapan saya benar.

 
Leave a comment

Posted by on April 8, 2019 in Artikel Umum

 

Identitas Si Teroris

*Sebuah fiksi ilmiah, tanpa kejelasan di mana ilmiahnya

Asap masih mengepul dari lokasi kejadian ketika inspektur Vijay sampai di tempat yang tak lama tadi seorang teroris melakukan aksi bom bunuh diri.

Instruksinya kepada aparat di sekitar: temukan KTP, KK, Paspor, atau identitas pelaku. Karena seperti pola yang sudah-sudah, para teroris itu ingin dikenang oleh dunia dengan meninggalkan jejak data diri di dekat TKP.

Lalu sebentar saja seseorang bersenjata laras panjang dan mengenakan rompi anti peluru tergopoh-gopoh menghampiri Inspektur Vijay. Ia membawa KTP atas nama Brenton Tarrant.

“Nah, tak diragukan lagi. Orang ini lah pelakunya. Siapkan konferensi pers,” pinta Inspektur Vijay.

Tiba-tiba datang lagi seorang anak buahnya. “Lapor Komandan, saya menemukan Kartu NPWP, BPJS Kesehatan, dan BPJS Tenaga Kerja atas nama Brenton Tarrant.”

“Oh. Lengkap juga identitasnya dia sebarkan,” kata Inspektur Vijay. “Ini akan menjadi bukti yang sangat kuat.”

Baru saja berkata begitu, datang lagi anak buah yang lain.

“Lapor komandan, saya menemukan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah atas nama Brenton Tarrant.”

Inspektur Vijay makin kaget. Banyak sekali teroris ini membawa kartu dalam aksi kali ini.

“Lapor Komandan!” suara yang lain. “Saya menemukan Kartu Esemka Murah, Kartu Dollar Murah, Kartu Listrik Murah, Kartu BBM Murah, Kartu Restoran Padang Murah, Kartu Indonesia Baca Komik, Kartu Seleb Youtuber, Kartu Indonesia Ganteng, Kartu Indonesia Buzzer, Kartu Anak Millenial, Kartu Indonesia Anti Rantai Sepeda Putus, atas nama Brenton Tarrant.”

Inspektur Vijay mengangguk. “Hmm… tampaknya si teroris ini pendukung program pemerintah.”

“Benar Komandan. Saya juga menemukan Kartu Indonesia Metamorfosis, yang memudahkan perubahan bentuk dari kecebong menjadi kodok, atas nama orang yang sama.”

“Oh begitu. Eh iya… Bagaimana dengan alamat dalam kartu tersebut. Apakah sama? Mengingat nama Brenton Tarrant itu cukup pasaran.”

“Lho, komandan… Nama pasaran itu Budi, Agus, Rudi, Hendra… Kalo Brenton mah agak jarang,” protes seorang anak buah.

“Ya tadinya penulis cerita ini mau memakai nama-nama itu. Tapi takut ada yang tersinggung. Ya sudah, pokoknya kalau kata penulis, nama itu pasaran, ya pasaran.”

Mereka mengangguk dan mulai mencocokkan alamat dari kartu-kartu tersebut. Rupanya ada 5 alamat yang berbeda.

“Jadi, apakah kartu-kartu ini milik orang yang sama?” tanya Inspektur Vijay.

“Kita cek saja di sistem e-KTP, komandan,” jawab seseorang.

“Tapi susah. Kan e-KTP tidak terintegrasi dengan kartu-kartu itu. Kalau sistemnya canggih, buat apa banyak kartu? Cukup satu KTP dengan banyak manfaat,” jawab yang lain.

“Oh, itu seperti kampanye Sandiaga Uno dong?”

“Lah… Memang begitu harusnya. Katanya e-KTP sudah pakai chip khusus. Tapi kok pemerintah masih mengeluarkan banyak kartu setiap ada program. Percuma dong chip-nya?”

“Heh… Kamu itu kalah ya dengan si teroris,” Inspektur Vijay sewot. “Dia saja mendukung program pemerintah. Kok kamu malah kayak kampret?”

“Siap. Maaf komandan.”

Tiba-tiba datang lagi seorang aparat yang lain. Belum sempat dia membuka suara, Inspektur Vijay sudah langsung bertanya, “Kamu dapat kartu apa lagi?”

“Siap komandan. Saya membawa surat atas nama Brenton Tarrant, yang saya temukan di sekitar TKP.”

“Oh. Bacakan surat itu.”

“Siap Komandan!”

Lembar kertas yang di tangan ajudan itu dibuka. Sebuah tulisan tangan empat paragraf dibacakan agak keras.

“Hai guys, selamat ya sudah menemukan surat ini. Saya cuma mau curhat betapa gak enaknya jadi teroris zaman sekarang.

Sesuai SOP, saya harus menjatuhkan kartu identitas di dekat lokasi kejadian. Tapi kalian tau gak guys, berapa banyak kartu yang harus saya jatuhkan? Banyak guys. Capek bawanya. Gak cukup satu dompet. Lebih beratan kartu-kartu itu daripada bom yang saya bawa.

Jadi guys, saya cuma mau pesen buat generasi sekarang. Berhentilah menjadi teroris. Ketika kalian dapat tugas melakukan operasi pengeboman, kalian bakal makan hati dengan kartu-kartu identitas yang harus dibawa. Capek.

Segitu aja dari saya guys. I hope to see you on my next video!”

Inspektur Vijay menitikkan air mata. “Luar biasa menyentuhnya pesan teroris ini. Dia membawa pesan yang positif kepada anak muda. Baiklah. Mari kita siapkan konferensi pers!”

“Lapor komandan. Saya menemukan kartu yang lain…” seorang ajudan datang lagi.

 
Leave a comment

Posted by on April 5, 2019 in Artikel Umum

 

Hoax, Terorisme, dan Nostalgia Orde Baru

Saya berharap sekali ada yang menyusup ke dalam grup whatsapp aktivis OPM, lalu mengirim berita hoax yang sangat shareable. Kemudian berita itu disebarkan oleh mereka. Sehingga apa yang dinanti-nanti masyarakat Indonesia pun terwujud: pemerintah menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris.

Harapan saya itu dilatarbelakangi pernyataan menghebohkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, bahwa penyebar hoax bisa dijerat UU terorisme.

http://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/1132110-wiranto-tegaskan-penyebar-hoax-jelang-pemilu-dijerat-uu-terorisme

“Kan ada Undang-Undang ITE, pidananya ada. Tapi saya terangkan tadi hoax ini kan meneror masyarakat. Terorisme ada fisik dan nonfisik. Terorisme kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk takut datang ke TPS, itu sudah ancaman, itu sudah terorisme. Maka tentu kita Undang-Undang Terorisme,” ujarnya dikutip oleh media.

Tepatkah menggunakan UU terorisme untuk memberantas hoax? Pihak yang pro akan setuju agar kabar bohong bisa cepat dientaskan. Tetapi kenapa tidak diberlakukan yang sama untuk perbuatan korupsi? Bukan kah penyakit itu lebih merugikan masyarakat?

Dan apakah setiap kejahatan, agar segera diberantas, diberlakukan UU terorisme kepada perbuatan tersebut?

Dua Hal yang Rancu

Hoax dan terorisme adalah dua hal yang masyarakat masih bingung mendefinisikannya.

Pengeboman bermotif agama yang sudah-sudah, disepakati sebagai terorisme. Tetapi untuk aktivis OPM yang telah membunuh sekian banyak aparat dan tentara, mengapa hanya diberi sebutan “manis” “Kelompok Kriminal Bersenjata”? Mengapa tidak disebut teroris?

Masyarakat luas sudah merasakan ketakutan yang disebarkan OPM. Korban sudah banyak. Mereka jelas melakukan kekerasan bermotif ideologi. Lalu apa yang kurang untuk disemati gelar teroris?

Begitupula dengan hoax, masyarakat pun bertanya kebohongan seperti apa yang bisa dikategorikan. Kalau dalam sebuah pidato, debat, atau wawancara seorang menyampaikan data yang salah, apakah bisa disebut hoax? Kalau ada janji pejabat yang diingkari, bolehkah disebut hoax?

Berjanji palsu sudah menjadi kebiasaan pejabat publik di Indonesia. Sampai-sampai MUI mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Tepat kan kalau dikategorikan hoax?

Sudah banyak yang dijerat UU ITE karena menyebar berita bohong. Namun ada perasaan janggal di masyarakat. Kok rasanya hukum tajam hanya untuk satu kelompok saja.

Belum lagi pernah ada istilah “hoax membangun”. Membuktikan betapa rancunya istilah hoax ini.

Ngerinya UU Terorisme

Penanganan terorisme selalu lekat dengan senjata aparat. Tak jarang terduga teror telah dihabisi sebelum sempat disidang. Kasus Sriyono menjadi ingatan kelabu bagaimana ngerinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberantasan terorisme.

Maka wajar bila pernyataan pak Wiranto membuat syok rakyat. Belum lagi persepsi sebagian masyarakat yang merasa hukum masih tebang pilih.

Warganet dihantui bayangan aparat berlaras panjang yang siap membekuk manakala mereka salah tulis atau khilaf menyebarkan berita yang sangat meyakinkan kebenarannya namun rupanya keliru.

Duh, kok rasanya malah pernyataan pak Wiranto yang “meneror” masyarakat?

Menanggapi kehebohan ini, Peneliti Terorisme dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menghubungkannya dengan suasana angker orde baru.

“Saya ingin tertawa dengar komentar Menkopolhukam Wiranto. Itu sudah terlalu jauh. Mendengar pernyataan tersebut, pikiran saya melayang ke masa lalu, masa orde baru yang kelam bagi perjalanan demokrasi kita, sebuah masa di mana negara dikelola secara otoriter dan militeristik,” ujarnya.

http://m.viva.co.id/amp/berita/nasional/1132356-wacana-wiranto-soal-hoax-dijerat-uu-terorisme-dinilai-bikin-ngeri

Saya kebetulan hidup di zaman jelang orde baru berakhir. Merasakan langsung hawa rasa takut dituduh subversif oleh penguasa kala itu di tengah masyarakat. Dan belakangan ini, ada banyak hal yang membuat saya bernostalgia dengan orde tersebut.

 
Leave a comment

Posted by on March 22, 2019 in Artikel Umum

 

Kami Dengar Aduan Anda, Pak Anies

Kami mengerti, bapak telah bersungguh-sungguh menunaikan janji yang pernah diucapkan. Sebuah janji mulia, menghindari pembangunan Jakarta dari harta haram minuman keras. Menjual saham BUMD PT Delta Djakarta yang memproduksi bir.

https://m.kontan.co.id/news/janji-anies-sandi-lepas-saham-perusahaan-bir?

Terus lah berjuang menunaikan janji itu. Agar rakyat tak menganggap semua pemimpin di negeri ini selalu berbohong dan ingkar. Agar ada teladan, yaitu para pemimpin yang menepati apa yang pernah diucapkan. Satu barisan bersama kang Ahmad Heryawan yang telah memberikan bukti kata-katanya kepada masyarakat Jawa Barat.

https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/02/22/mendagri-90-persen-janji-kampanye-gubernur-jabar-ahmad-heryawan-terpenuhi

Kemarin, Anda mengadu kepada kami, rakyat Jakarta. Tentang persekongkolan angogota dewan yang menghalang-halangi penjualan saham pemprov DKI di PT Delta Djakarta.

“Kita laporkan pada rakyat bahwa wakil-wakil anda ingin tetap memiliki saham bir. Dewan anda ingin punya saham bir, terus ingin punya untung dari saham bir,” teriak Anda.

http://wartakota.tribunnews.com/amp/2019/03/05/anies-baswedan-ancam-dprd-dki-jika-tak-setuju-saham-bir-pt-delta-djakarta-dijual

Adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menolak rencana pemprov DKI. Entah bagaimana dia beristinbath (menyimpulkan hukum dalam fiqh), dikatakannya penjualan saham itu riba.

“Dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang Muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagi lah,” alibinya. Luar biasa. Jenis riba apa yang dimaksud orang itu?

“Nggak mau (dijual) saya, nggak sependapat.” Ia keukeuh.

https://m.detik.com/news/berita/d-4453077/ketua-dprd-tetap-tolak-penjualan-saham-anker-bir-milik-pemprov-dki

Maklum, PDIP yang menguasai kursi ketua DPRD DKI. Justru masyarakat bisa heran kalau partai berlambang banteng itu mendukung pemberantasan maksiat.

Senada, politis Nasdem pun menolak. “Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual? Kan riba tuh,” kata Bestari Barus, ketua Fraksi Nasdem.

https://m.detik.com/news/berita/4454750/nasdem-ke-anies-kalau-anker-bir-haram-kenapa-nggak-sekalian-jual-bank-dki

Tentu ada penahapan dalam memberantas kemungkaran. Dimulai dari yang resikonya paling kecil atau dampak mudhorotnya paling parah. Kemarin Alexis telah ditutup. Selanjutnya perusahaan bir. Zina, judi, dan miras adalah satu paket penyakit masyarakat yang kerusakannya paling kentara dan mewabah.

Sedangkan riba perbankan, masih bisa diubah pelan-pelan agar tak menyelisihi keyakinan umat beragama. Insya Allah kita menuju kesana kan, pak Anies?

Tak hanya partai oposisi di dewan, rupanya anggota legislatif dari partai pengusung Anies-Sandi pun menjegal langkah penjualan saham tersebut.

Adalah Syarif, Wakil Ketua F-Gerindra DPRD DKI yang mengamini PDIP dan Nasdem. “Lihatnya nggak begitu. Kita kan butuh duit untuk pembangunan. Hanya itu kan kebetulan usahanya bir. Yang penting kan duitnya,” ujarnya. Duit adalah hal yang penting menurutnya, lebih prioritas dari aspirasi masyarakat yang tak menghendaki uang haram untuk pembangunan.

https://m.detik.com/news/berita/d-4454827/gerindra-dki-soal-saham-bir-kebetulan-usahanya-bir-yang-penting-duitnya

Alhamdulillah, masih ada pendukung di gedung dewan untuk niat pak Anies. Mereka dari PKS, yang pada pemilu besok bernomor urut 8.

“Lebih baik dialihkan ke hal-hal yang lebih prioritas. Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) misalnya, atau di bidang pendidikan, di bidang kesehatan,” ujar Abdurrahman Suhaimi, ketua Fraksi PKS.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190305203040-20-374824/pks-dukung-penuh-anies-lepas-saham-dari-perusahaan-bir

Lagi-lagi bisa dimaklumi. Mereka partai Islam. Tentu berkomitmen memberantas kemungkaran dengan kekuasaan.

Pak Anies, aduan Anda kemarin menyadarkan kami, apalagi yang awam politik dan tata negara, bahwa tak cukup mengisi eksekutif dengan orang baik. Karena rupanya ada program-program kepala daerah yang harus mendapat persetujuan anggota dewan.

Maka, legislatif pun harus dimenangkan oleh partai yang berkomitmen dalam amar ma’ruf nahi munkar melalui kekuasaan. Baik tingkat kota/kabupaten, Provinsi, juga DPR Pusat.

Kami dengar aduan Anda, pak Anies. Kami terus mendukung langkah Anda pada hal yang baik. Pemilu telah dekat. Dan kami akan hukum partai yang memelihara kemungkaran, dan akan mendukung dan bersama berjuang dengan partai yang menginginkan kebaikan bagi Jakarta. Insya Allah.

7 Maret 2019

 
Leave a comment

Posted by on March 7, 2019 in Artikel Umum

 

Ide Penghapusan Kata Kafir, Antara Kekerasan dan Basa Basi Teologis

Bisa-bisaan aja manusia zaman sekarang membuat istilah. Setelah Islam Liberal, Islam Nusantara, yang terakhir adalah “Kekerasan Teologis”. Disebut oleh Abdul Moqsith Ghazali ketika diwawancarai media dari acara Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU).

“Dianggap mengandung unsur kekerasan teologis, karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tapi ‘Muwathinun’ atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain,” katanya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis, 28 Februari 2019, sebagaimana dikutip Tempo.

https://nasional.tempo.co/read/1180643/nu-usul-sebutan-kafir-ke-nonmuslim-indonesia-dihapus

Dalam KBBI, teologi punya arti berikut:
te·o·lo·gi /téologi/ n pengetahuan ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci)

Teologis artinya adalah yang berhubungan dengan teologi.

Dari definisi di atas, saya pribadi kebingungan bagaimana bisa disandingkan antara kata “kekerasan” dengan “pengetahuan ketuhanan”?

Belum selesai keheranan itu, masih ditambah lagi dengan usulan mengganti kata kafir dalam konteks kewarganegaraan.

Alhamdulillah, kemudian putra kelima Mbah Maimoen Zubair, Gus Abdul Ghofur Maimoen meluruskan, bahwa pernyataaan yang mengatakan non-muslim Indonesia tidak disebut kafir tidak pernah ada di dalam forum Bahtsul Masail sebagaimana yang disampaikan oleh Moqsith Ghazali.

https://suaramuslim.net/bantah-moqsith-mengenai-non-muslim-putra-mbah-maimoen-itu-hanya-kesimpulan-dia/

Kekerasan teologis yang jadi alasan untuk menghapus kata kafir – sebagaimana yang diinginkan Moqsith – itu apakah hanya ada pada ajaran Islam? Bagaimana dengan agama lain?

Dan sejak kapan pula kata kafir bermuatan kekerasan? Ketika Allah swt menyebut kata itu pada wahyu yang diturunkan di Mekkah dan Madinah, tak terdengar ketersinggungan oleh “non muslim”. Mereka hanya marah karena sesembahannya tidak dianggap Tuhan oleh Islam. Mereka marah karena ada yang mengajak untuk berhenti menyembah berhala. Bukan marah karena disebut kafir.

Allah swt pun memakai kata kafir dalam aktifitas ummat Muhammad saw, sebagaimana dalam Al Baqarah: 256 (dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan “ingkar”).

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut (yakfur bith thoghut, kafir kepada thoghut) dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dan begitulah aktifitas iman yang benar kepada Allah, harus disertai dengan kafir kepada thoghut atau sembahan selain-Nya. Bahkan “penafian” atas adanya segala bentuk sembahan didahulukan sebelum “penetapan” bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Seperti dalam struktur kalimat “Laa ilaaha illallah”.

Dan itu juga yang dideklarasikan oleh Ibrahim a.s. dalam Al Mumtanah ayat 4, bahwa ia kafir (mengingkari) terhadap agama kaumnya. “Kafarna bikum”, ujarnya.

Lantas di bagian mana yang menjadi kekerasan teologis, ketika orang yang mukmin pun mengaku kafir terhadap ajaran selain Islam?

Andai penganut Kristen, Budha, Hindu, atau aliran kepercayaan berkata kepada muslim, “kalian disebut kafir dalam agama kami”, maka pernyataan itu akan disambut gembira, “Benar. Ya Allah, saksikan lah, bahwa kami kafir terhadap agama dan tuhan mereka, dan kami hanya beriman kepada-Mu.”

Aktivitas mengimani sesuatu serta mengingkari/mengkafiri yang lain ada secara bersamaan dalam sebuah kepercayaan.

Atau yang diinginkan adalah mengimani semua tanpa mengingkari satu pun?

Apa Pengganti Kata Kafir?

Saya sudah lama mendengar wacana bahwa status kewarganegaraan bagi non muslim yang dirumuskan ulama di zaman kekhalifahan, tidak relevan di negara yang tak mendeklarasikan diri sebagai negara Islam. Karena tak ada jizyah, dan syarat lainnya.

Tapi wacana itu tak ada relevansinya dengan alasan “kekerasan teologis” sehingga istilah kafir harus dihapus. Silakan berijtihad untuk mengisi kekosongan istilah terhadap non muslim yang tinggal di tengah mayoritas muslim di negara yang tidak mendeklarasikan sebagai negara Islam. Tapi kata kafir adalah istilah teologis, istilah aqidah, sebagai pembeda antara mukmin dan bukan, dan sering kali tak dipakai untuk bicara soal kewarganegaraan.

Kalau harus dipaksa disubstitusi dengan Muwathinun, coba ganti dalam ayat berikut:

“Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka)” (QS: Al Ahzab: 64)

Dalam Al-Qur’an bertebaran ayat yang mengancam orang kafir dengan siksa neraka. Mau diganti dengan istilah apa pun, ancaman terebut tetap berlaku. Kalau itu dianggap kekerasan, maka tentu bukan kata kafirnya yang harus dipermasalahkan.

Alhamdulillah ada klarifikasi bahwa tidak ada niat mengganti kata kafir dalam Al-Qur’an. Hanya saja, kapan sih kata kafir dijadikan panggilan dalam percakapan sehari-hari? Tidak ada kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia memanggil kawannya, “Hai, mas bro kafir…”

Kata kafir biasanya disinggung dalam pengajian atau forum khusus umat Islam. Kagok kalau harus diganti istilah lain. Karena yang dimaksud adalah orang yang tak beriman, bukan warga negara. Diganti “non muslim” tak kan memadai sebagai eufimisme karena kafir itu istilah dalam aqidah. Pemakaian istilah itu pun tak kan menghapus ancaman yang bertebaran dalam Qur’an dan hadits kepada mereka.

Sudah lah. Tak ada masalah dalam kehidupan beragama di negara ini. Baik baik saja. Tak ada kerusuhan antar pemeluk agama. Jangan dibuat mencekam. Tak perlu lah berbasa-basi teologis (nah lho… Saya jadi ikutan bikin istilah macem-macem juga. Ngawur pastinya).

2 Maret 2019

 
Leave a comment

Posted by on March 2, 2019 in Artikel Umum

 

Di PKS Ada Rasa Apa Aja?

“Turun di Juanda mau ke Pamekasan, ketemu orang Bangkalan. “Gule PKS (saya PKS), Pak Presiden!” “Beuh, e Madure bede PKS kiya (Lho dl Madura ada PKS juga)?”aku tanya. “Bede (ada). PKS rasa NU!””

Itu adalah kicauan Sudjiwo Tedjo di Twitter, yang ia post pada 23 Februari 2019 melalui akun @sudjiwotedjo. Cukup menarik kalimat orang yang diajak bicara “Presiden Jancukers” itu. “PKS rasa NU” katanya.

Lho, PKS itu makanan atau apa? Kok punya rasa segala? Emang ada rasa apa saja?

Memang banyak warga NU yang menjadi kader PKS. Sehingga “cita rasa” NU bisa mewarnai partai dakwah ini. Ada lomba baca kitab kuning, ada semangat melindungi santri dan kiai melalui wacana “RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama” ( http://pks.id/content/janji-politik-pks-ruu-perlindungan-ulama-tokoh-agama-dan-simbol-agama ), dan ikut memperjuangkan RUU Pesantren ( http://pks.id/content/pks-janji-konsen-kawal-ruu-pesantren ). Itu adalah kiprah dari gelora darah nahdliyin.

Karena NU bukan soal tahlilan dan qunutan saja. Dalam tubuh partai, semangat “kaum sarungan” mengejawantah dalam aksi yang lebih strategis yang bermanfaat untuk umat.

Nahdliyin yang menjadi tokoh di PKS? Banyak. Ketua Majelis Syuro, pimpinan tertinggi di partai tersebut, adalah seorang Habib, Habib Salim Segaf Aljufri. Ada cucu pendiri NU (keturunan kelima), Abdul Hadi Wijaya, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat.

Dan karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah warga NU, maka saya yakin mayoritas anggota PKS juga nahdliyin. Dan mereka bukan sekedar ngaku-ngaku warga NU tanpa memberi kontribusi. Penulis kenal ada kader PKS yang menjadi anggota bahtsul masail di sebuah cabang NU.

Jadi, di ormas induknya, mereka juga berkiprah. Tapi untuk urusan politik, mereka cocok bersama partai berlambang bulan sabit kembar ini.

Namun disayangkan, ada pihak yang ingin membenturkan dua asset ummat tersebut. Motivasi mereka dari politis hingga karena ketidaktahuan. Ada yang melempar tuduhan keji bahwa PKS memusuhi NU, dan ada yang menelan fitnah tersebut begitu saja. Semoga Allah tunjukkan kebenaran bagi mereka.

Lalu ada rasa apalagi di PKS? Rasa Muhammadiyah? Tentu saja ada. Di Ranah Minang dan sekitarnya misalnya, tentu kader di sana memberi rasa PKS dengan rasa Muhammadiyah.

Semangat “berkemajuan” juga disalurkan kader PKS rasa Muhammadiyah dengan mendirikan lembaga pendidikan untuk masyarakat.

Rasa Persis juga ada di Jawa Barat.

Yang tak boleh ada, rasa aliran keagamaan yang sudah divonis sesat oleh MUI. Di luar itu, mari berbaur menghilangkan sekat perbedaan fiqh untuk mewarnai dunia politik Indonesia dengan dakwah Islam bersama PKS!

Oh iya… Kalau rasa yang dulu pernah ada? Ahsiyaaap…. Itu dipendam oleh orang-orang yang pernah membersamai PKS, namun kini memilih hengkang. Diam-diam, ada hasrat untuk kembali karena suasana dan lingkungan yang ngangenin dan memiliki ruh. Berbeda ketika berjalan sendiri atau bersama yang lain.

Untuk mereka, jangan malu dan segan untuk balik. Tahu kan arah jalan pulang? Luruskan niat, jadikan Allahu ghoyatuna, dan mantanmu selalu terbuka untuk dirimu.

 
Leave a comment

Posted by on February 23, 2019 in Artikel Umum