RSS

Jawa Barat Dalam Timbangan Korupsi

04 Sep

9 November 2011

Perhelatan Pemilihan Gubernur provinsi Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada Februari 2013 semakin menghangat. Beberapa nama calon gubernur bermunculan. Sang petahana yang telah menerima sekitar 80 penghargaan selama menjabat jadi gubernur, Ahmad Heryawan, siap maju kembali bersama Dedi Mizwar. Dari Partai Golkar, Kang Yance yang pernah menjabat menjadi bupati Indramayu sudah positif akan tampil. Pasangan Rieke – Teten pun sudah menjadi pasangan resmi PDIP. Serta Partai Demokrat yang akan mengajukan Dede Yusuf yang masih menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat.

Salah satu sisi yang menarik dari pertarungan Pilgub Jabar nanti adalah dimana salah seorang calon yang akan maju merupakan seorang pegiat anti korupsi. Dialah Teten Masduki, mantan sekretaris Transperancy International Indonesia (TII). Menarik karena pegiat anti korupsi ini rupanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang punya catatan kasus korupsi tidak sedikit.

Kita masih ingat pada kasus traveler cheque, dimana mantan anggota DPR dari PDIP mendominasi vonis korupsi oleh majelis hakim. Itu hanya satu contoh kasus. Data terbaru, Indonesian Corruptor Watch merilis data sepanjang semester I tahun 2012, PDIP menduduki parpol nomor 2 penyumbang kasus korupsi, dengan jumlah sebanyak 8 kader. Kalah oleh Partai Golkar yang menyumbang 13 kader.

Di Jawa Barat sendiri, setidaknya ada 2 kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah. Salah satunya adalah mantan Walikota Bekasi dan juga ketua DPC PDIP Bekasi, Mochtar Muhammad. Nama lain adalah Eep Hidayat, Bupati Subang yang juga Ketua DPC PDIP Subang.

Kehadiran pegiat anti korupsi yang diusung partai politik yang rajin diterpa kasus korupsi tentu sangat menarik. Kesan anomali dan kontradiksi tidak bisa terelakkan. Bila menggaungkan jargon anti korupsi, kata-katanya bisa dikembalikan ke partai yang mengusung.

Selain itu, yang perlu dicermati lagi, apakah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat butuh seorang aktivis karena bermasalah dengan korupsi?

Bermasalah atau tidaknya suatu pemerintahan dengan korupsi bisa dilihat dari beberapa indikasi. Salah satunya adalah berapa banyak kasus korupsi para pejabat di instansi itu – dalam hal ini Pemerintahan Provinsi Jawa Barat – yang sedang dalam status tersangka, terdakwa, atau terpidana. Saya belum menemukan datanya.

Lalu kalau tidak ada pejabat yang tersangkut kasus korupsi, apakah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat bisa dibilang bersih dari korupsi? Tentu terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan itu, kecuali dengan indikasi yang lain.

WTP Terbaik

Indikasi lain adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat oleh Pemprov Jabar. Dan pertama dalam sejarah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan 2 penghargaan WTP sekaligus yakni dari BPK dan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 11 September 2012 lalu, Ahmad Heryawan menerima penghargaan ini dari Wakil Presiden Boediono di Gedung Dhanapala Kantor Pusat Kementrian Keuangan.

Mungkin ada yang menyangkal bahwa predikat WTP bukan berarti bersih dari korupsi. Memang, Ketua BPK sendiri pernah mengatakan: “Dengan demikian, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak bisa dijadikan tameng untuk menyatakan suatu kementerian atau lembaga bersih dan korupsi”. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK bukan untuk menilai benar atau tidaknya sebuah laporan, tetapi wajar tidaknya penyusunan laporan keuangan. Bila diumpamakan, dunia kedokteran mengenal istilah general check up. Begitu juga dalam audit yang dilakukan BPK, keduanya untuk memberikan penilaian bahwa secara umum kondisinya sehat atau tidak. Untuk menemukan penyakit yang lebih spesifik, tentu diperlukan pemeriksaan yang lebih khusus.

Pemeriksaan laporan keuangan suatu instansi bertujuan untuk menilai pakah penyajian laporan keuangan sudah sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau tidak. Kata kuncinya “kewajaran”. Selain WTP, BPK bisa memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak memberikan pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). SAP itu tentu dirancang untuk meminimalisir penyelewengan keuangan atau korupsi.

Sekali lagi opini itu tidak serta merta menandakan ada atau tidaknya praktek korupsi di suatu instansi. Sebagaimana Pemprov Sumbar yang mendapatkan WDP, hanya karena ada kesalahan dalam pengalokasian mata anggaran. Bukan karena kasus korupsi.

Namun begitu, dengan predikat WTP terbaik ini bisa dibilang secara umum Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan sehat dari korupsi, atau tidak ditemukan indikasi korupsi saat auditor memeriksa laporan keuangan. Karena kalau ada temuan korupsi saat auditor memeriksa laporan keuangan, tentu Jawa Barat tidak akan mendapat predikat WTP, apalagi terbaik. Setelah dilakukan general check up, Jawa Barat bisa dikatakan sehat dari korupsi.

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Jabar Terbaik

Yang paling banyak dihinggapi kasus korupsi di Indonesia ini adalah dalam layanan pengadaan barang dan jasa. Bahkan 70 persen kasus korupsi daerah berasal dari pengadaan barang dan jasa. Sepanjang 2012, Polri sudah menangani setidaknya 353 kasus terkait pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2011, ada 475 kasus yang sudah ditangani.

Maka kuncinya tidak ada lain selain transparansi. Semakin transparan suatu instansi dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, maka semakin baik instansi tersebut.

Bagaimana dengan Jawa Barat? Jawa Barat menggunakan sistem yang dinamakan e-proc sebagai wujud keterbukaan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dorongan dan dukungan yang kuat dari sang gubernur dalam penerapan e-proc menjadikan Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat sebagai yang terbesar, baik dari sisi pengguna maupun transaksi. LPSE Provinsi Jawa Barat sudah ISO 9001:2008 sehingga ditetapkan sebagai LPSE Terbaik Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2009, 2010 dan 2011. KPK pun memberikan apresiasi dan dukungannya atas prestasi ini.

Bisa lah kita katakan ini satu temuan lain sebagai indikasi sehat atau tidaknya Jawa Barat dari korupsi.

Salah Satu Provinsi Terbaik dalam Hal Integritas Pelayanan Publik

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Sapto Pranotosunu, mengatakan dalam sebuah seminar pencegahan korupsi di Jambi bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan pelayanan publik. Buruknya pelayanan publik suatu instansi membuka celah besar pada korupsi.

Yang terjadi di Jawa Barat, rupanya provinsi ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai “Salah Satu Provinsi Terbaik dalam Hal Integritas Pelayanan Publik”. Pengumuman predikat terbaik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Mochammad Jasin di Jakarta. Atas prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam optimalisasi pencegahan korupsi pelayanan publik. Maka bisa kita simpulkan, celah korupsi dari pelayanan publik yang buruk di Jawa Barat terlalu sempit.

Cukup terlihat jelas kesungguhan memberantas korupsi dari indikator-indikator tadi. Semangat ini pun dipaksakan untuk ditularkan kepada kepala daerah di bawahnya. Seluruh kepala daerah di Jawa Barat, baik Bupati, Walikota, hingga Gubernur, pernah menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi pada 29 Maret 2012 yang lalu. Sayang, 6 kepala daerah termasuk Mochtar Muhammad dan Eep Hidayat tidak hadir saat penanda-tanganan Pakta tersebut. Setidaknya ini menandakan tekad kesungguhan para pemimpin di Jawa Barat itu untuk memberantas korupsi.

Mungkin tulisan ini terlalu prematur untuk dipublish karena masih banyak indikasi lain yang perlu diperiksa dengan seksama. Tapi dari pantauan sekilas, sudah terlihat beberapa indikasi sehatnya Pemprov Jawa Barat dari korupsi. Beberapa prestasi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan sebagai indikatornya.

Penulis ucapkan selamat untuk pegiat anti korupsi yang ikut meramaikan bursa calon gubernur Jawa Barat. Kalau visi misinya ingin membawa Jawa Barat sebagai daerah bersih korupsi, sepertinya Ahmad Heryawan sudah selangkah lebih di depan mewujudkannya. Kalaupun terpilih, semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh Ahmad Heryawan.

http://www.bpk.go.id/web/?p=13302
http://m.inilah.com/read/detail/1903539/ahmad-heryawan-genapkan-raihan-penghargaan
http://www.bpk.go.id/web/?p=13343
http://www.metrojambi.com/v1/metro/11426-cegah-korupsi-pemerintah-harus-tingkatkan-pelayanan-publik.html
http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9926&l=6-kepala-daerah-absen-tandatangani-pakta-integritas-anti-korupsi
http://www.bersamadakwah.com/2012/10/inilah-daftar-74-penghargaan-yang.html

 
2 Comments

Posted by on September 4, 2014 in Artikel Umum

 

2 responses to “Jawa Barat Dalam Timbangan Korupsi

  1. Lidya

    September 4, 2014 at 6:15 am

    yang terbaru karawang juga loh

     
  2. Zico Alviandri

    September 12, 2014 at 4:57 pm

    Dan mungkin akan terus bertambah ya mbak

     

Komentar dooong...!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: